“ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA “PT. HARTOMO JAYA MANDIRI”

Nama  : Tiara Emalia

Kelas   : 4 EB 18

NPM   : 26210884

Proposal Skripsi

Latar Belakang

            Dewasa ini persaingan bisnis antar perusahaan semakin ketat, sehingga setiap perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas kerja, mutu pelayanan dan ketepatan data. Khususnya untuk perusahaan perdagangan, komputerisasi system yang meliputi sistem pembelian, sistem penjualan dan sistem akuntansi akan sangat membantu, bila dibandingkan dengan sistem manual. Dengan mengubah sistem manual menjadi sistem komputerisasi maka kehilangan data akan dapat diminimalisasi pada setiap perusahaan, selain itu waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yang diperlukan akan jauh lebih cepat dan akurat. Proses pencatatan transaksi bisnis secara otomatis bertujuan untuk mempermudah pengguna yang tidak mahir dalam bidang akuntansi. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus akuntansi akan jauh lebih singkat.

            Menurut Wilkinson et al. (2000: 5), definisi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Accounting has several facets. First, it is information system in its own right. Second, accounting is the “language of business”: it provides the meansby which the key affairs of a business firmare axpressed and summarized. Finally, accounting may be viewed as financial information needed for the overall functioning of an entity”.

            Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti orang dan perlengkapan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi (Bodnar dan Hopwood, 2001: 1). Sedangkan sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson dan Cerullo (2000: 7) adalah:

“a unified structure within in entity, such as a business firm, that employs physical resources and other components to transform economic data into accounting information, with the purpose of satisfying the information needs

of a variety of users”  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil judul “ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA “PT. HARTOMO JAYA MANDIRI” ”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1.      Apa sajakah system akuntansi penjualan tunai yang telah diterapkan oleh perusahaan ?

2.      Apakah ada kelemahan dalam sistem informasi akuntansi yang dipakai perusahaan ini?  

3.      Apakah sudah memadai pengendalian internal terhadap sistem informasi akuntansi yang di pakai oleh perusahaan ?

Batasan Masalah

            Dalam penulisan rancangan sistem ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dengan menitik beratkan hanya pada sistem penjualan tunai yang meliputi pembuatan nota penjualan serta dengan pembuatan laporan – laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa sajakah system akuntansi penjualan tunai yang telah diterapkan oleh perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah ada kelemahan dalam sistem informasi yang dipakai perusahaan ini.
3. Untuk mengetahui apakah sudah memadai pengendalian internal terhadap sistem informasi akuntansi yang di pakai oleh perusahaan.

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Chusing dan Romney (2001), informasi dapat diartikan sebagai pemrosesan hasil yang terorganisasi, berarti dan berguna bagi yang menerimanya. Menurut Bodnar dan Hopwood (2001), bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumberdaya yang dirancang untuk mentranformasikan data menjadi informasi-informasi ini dikomunikasikan ke beragam pemakai.

Definisi lain yang diberikan oleh Moscove (1981), yang dikutip oleh Baridwan (2003), bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi financial dan pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak di luar perusahaan (seperti kantor pajak, investor,dan kreditor) dan pihak internal (terutama manajemen).

Sistem Pengendalian Intern

            Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut di atas berlaku baik dalam perusahaan mengolah informasi secara manual, dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer (Mulyadi, 2001).

Objek Penelitian

      Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu PT. Hartomo Jaya Mandiri

yang bergerak di bidang percetakan dan berdiri sejak tahun 2003 . Berlokasi di Jalan kebon nanas selatan 2 ,no. 11 , Cipinang Cempedak , Jakarta Timur

Alat/Teknik Analisa Yang Digunakan

            Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisa sistem informasi akuntansi penjualan, metode pendekatan yang digunakan adalah siklus pengembangan sistem informasi akuntansi yaitu Flowchart  dan DFD (Data Flow Diagram) yang merupakan modifikasi dari sistem yang sudah ada dan telah disesuaikan dengan kebutuhan akan sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan pengendalian internal.

            Tahap-tahap yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi Sistem
2. Identifikasi Kelemahan
3. Implementasi Sistem

DAFTAR PUSTAKA

Aryanto,  Arip. 2013. Pembangunan Sistem Penjualan Online Pada Toko Indah Jaya Furniture Surakarta. Vol.10, No 1

Astuti. P. D . 2013. Sistem Informasi Penjualan Obat Pada Apotek Jati Farma Arjo Sari. Vol.10,No 1

Baridwan, Zaki. 2003. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Kedua. Yogyakarta :       BPFE

Bodnar, George H, and William SH. 2001. Accounting Information System.            Fourth Edition. Allyn and Bacon. Boston

Chusing, Bery E, and Mashall B. R. 2001. Accounting Information System. Sixth   Edition. Addition-Wesley Publishing Company.

Harto Tom Junior, Tri Pudjadi.2002. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi   Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas Pada PT Batara Titian        Kencana. Journal Directory. Vol. 6, No. 2

Hastoni. 2004. Penerapan Sistem dan Prosedur Penjualan Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern Piutang : Studi Kasus PT Indomobil Finance Indonesia. Jurnal Ilmiah Ranggagading . Vol.4, No. 2

Indah. I. K . 2013. Pembuatan Sistem Informasi Penjualan Pada Toko Sehat Jaya Elektronik Pacitan. Vol.10, No 2

Jogiyanto HM, MBA, Akt, Ph.D. Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta : Andi

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat

Nindya, Ningrum Pratiwi .2013. Analisis Atas Efisieni dan Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terkait Pengendalian Internal Pada STIE Widya Gama Lumajang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol.2 , No. 2

Noerlina N, Ratna L.S.S.2004. Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi   Penjualan dan Piutang Dagang : Studi Kasus PT. SAAG Utama. Jurnal            Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Vol. 7

Sutinah, Agnes dan Stevanus Hadi Darmadji. 2013. Perancangan Sistem Akuntansi Siklus Pendapatan Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Internal Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Katolik St. Vincentius A Paulo di Surabaya. Vol.2, No 1

Wicaksono, Angki. 2002. Perancangan Akuntansi Penjualan Tunai Terkomputerisasi Pada Al-Ishba Karpet. Jurnal Nominal. Vol.1, No 1

Wiharjanto, Yuwandito. 2002. Perancangan Sistem Penjualan Tunai Berbasis Web Sebagai Sarana Informasi Produk Bagi Konsumen. Vol.1, No 1

Wilkinson, Joseph W, Cerrullo, et al. 2000. Accounting Information Systems:          Essential Concepts and Applications. John Wiley and Soon. New York.

AKUNTANSI INTERNASONAL (TUGAS SOFTSKILL 2 )

Nama  : Tiara Emalia

Kelas   : 4 EB 18

NPM   : 262610884

2. Penerapan IFRS di Indonesia

2.a Pembahasan

Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestic bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula, manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan

Saat ini Indonesia belum melakukan adopsi secara penuh terhadap standar akuntansi keuangannya. Diharapkan pada tahun 2012 Indonesia telah secara penuh melakukan adopsi secara full dan pada tahun 2010 khususnya untuk perbankan. Saat ini harmonisasi standar akuntansi internasional menjadi isu hangat karena berhubungan erat dengan globalisasi dalam dunia bisnis yang terjadi saat ini. Globalisasi bisnis tampak dari kegiatan perdagangan antar negara yang mengakibatkan munculnya perusahaan multinasional. Hal ini mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia. Akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus menerus berubah karena adanya globalisasi. Adanya transaksi antar negara dan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda antar negara mengakibatkan munculnya kebutuhan akan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia.

IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untukmemperkuat arsitektur keungan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang:

a)      Menghasilkan transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan.

b)      Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.

c)      Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna

            Saat ini standar akuntansi keuangan nasional sedang dalam proses konvergensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dikeluarkan oleh IASB (International Accounting Standards Board. Oleh karena itu, arah penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan ke depan akan selalu mengacu pada standar akuntansi internasional (IFRS) tersebut. Posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan akan diadopsi pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti yang tercantum dalam daftar- daftar berikut ini

IFRS/IAS yang Telah Diadopsi ke dalam PSAK hingga 31 Desember 2008

1. IAS 2 Inventories

2. IAS 10 Events after balance sheet date

3. IAS 11 Construction contracts

4. IAS 16 Property, plant and equipment

5. IAS 17 Leases

6. IAS 18 Revenues

7. IAS 19 Employee benefits

8. IAS 23 Borrowing costs

9. IAS 32 Financial instruments: presentation

10. IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement

11. IAS 40 Investment propert

IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2009

1. IFRS 2 Share-based payment

2. IFRS 4 Insurance contracts

3. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations

4. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources

5. IFRS 7 Financial instruments: disclosures

6. IAS 1 Presentation of financial statements

7. IAS 27 Consolidated and separate financial statements

8. IAS 28 Investments in associates

9. IFRS 3 Business combination

10. IFRS 8 Segment reporting

11. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors

12. IAS 12 Income taxes

13. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates

14. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans

15. IAS 31 Interests in joint ventures

16. IAS 36 Impairment of assets

17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets

18. IAS 38 Intangible assets

IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010

1. IAS 7 Cash flow statements

2. IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance

3. IAS 24 Related party disclosures

4. IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies

5. IAS 33 Earning per share

6. IAS 34 Interim financial reporting

7. IAS 41 Agriculture

            Untuk hal-hal yang tidak diatur standar akuntansi internasional, DSAK akan terus mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan nyata di Indonesia, terutama standar akuntansi keuangan untuk transaksi syariah, dengan semakin berkembangnya usaha berbasis syariah di tanah air. Landasan konseptual untuk akuntansi transaksi syariah telah disusun oleh DSAK dalam bentuk Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi usaha umumnya sehingga ada beberapa prinsip akuntansi umum yang tidak dapat diterapkan dan diperlukan suatu penambahan prinsip akuntansi yang dapat dijadikan landasan konseptual.

Manfaat Penerapan IFRS

·         meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK).

·         mengurangi biaya SAK.

·         meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.

·         meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.

·         meningkatkan transparansi keuangan.

·         menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal.

·         meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

2.b Ruang Lingkup

            Dampak langsung dari penerapan IFRS adalah adanya suatu ketentuan-ketentuan baru dalam penyusunan laporan keuangan. Dampak tersebut antara lain:

·         Memperkenalkan konsep“Other Comprehensive Income didalam labarugi komprehensif”

·         Perubahan definisi-definisi akun-akun dalam laporan keuangan

·         Pos Luar Biasa tidak lagi diperbolehkan.

·         Perubahan nama“laporankeuangan” menjadi“statement of financial position”, “statement of comprehensive income, and “statement of other comprehensive income”.

            Oleh sebab itu dalam Pertamina sendiri ada beberapa isu untuk dikaji lebih dalam lagi sehingga diharapkan akan memperoleh pemecahan masalah.

            Penerapan Akuntansi Aktiva Tetap (PSAK 16) tentang perlunya pengaturan informasi “Fair Value” dan “Residual Value” Nilai wajar (fair value) adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham (knowledgeable) dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm's length transaction).

            Nilai residu (residual value) adalah jumlah yag diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini dari pelepasan asset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika asset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya. Di dalam PSAK 16 yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

            Di dalam IAS 16, standar internasional memperbolehkan pengukuran aktiva tetap memakai fair value accounting ditahun berikutnya setelah aktiva di nilai berdasarkan nilai perolehannya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menerapkan fair value accounting dalam pencatatan PPE (Property, Plan, and Equipment) mulai tahun 2008 (asumsi bahwa PSAK 16 akan mulai efektif tahun 2008). Hal ini adalah perubahan yang cukup besar karena selama ini fair value accounting belum dapat diterapkan di Indonesia dan hanya bisa dilakukan jika ketentuan pemerintah mengijinkan.

            Sebelum adanya PSAK 16 Revisi 2007, semua perusahaan di Indonesia mencatat akuntansi untuk aset tetapnya dengan menggunakan model biaya historis. Pada dasarnya perlakuan awal untuk aset tetap yang disajikan pada harga wajarnya dengan menggunakan model revaluasian sesuai PSAK 16 revisi 2007 adalah sama dengan perlakuan awal dengan menggunakan model biaya. Perbedaan perlakuan terdapat pada saat pengukuran sesudah tanggal perolehan. Didalam model biaya historis pengukuran setelah perolehan dilakukan dengan menentukan nilai buku aset tetap. Di dalam perlakuan akuntansi dengan model revaluasi menurut

PSAK 16 Revisi 2007, secara garis besar perlakuan tersebut sama. Titik utama perbedaannya terletak pada penentuan total nilai perolehan dari aset yang bersangkutan dan akumulasi depresiasi yang dimiiki.

            Di dalam akuntansi dengan model revaluasi, nilai perolehan dan akumulasi depresiasi dapat berubah. Perubahan tersebut adalah perubahan yang disebabkan karena adanya penilaian kembali aset tetap. Nilai perolehan aset yang dicatat di dalam neraca perusahaan akan berubah seiring dengan perubahan nilai wajar aset tetap yang diketahui dengan melakukan penilaian kembali. Akumulasi depresiasi sendiri akan mengikuti perubahan akibat penilaian kembali tersebut.

            Konsep fair value tidak hanya berlaku untuk menghitung nilai perolehan asset tetap tetapi juga untuk menghitung nilai residu asset tetap. Paragraf 54 PSAK 16 (Revisi 2007) menjelaskan bahwa nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap harus direview minimum setiap akhir tahun buku dan apabila ternyata hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK No. 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Koreksi Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi. (The residual value and the useful life of an asset shall be reviewed at least at each financial year-end and, if expectations differ from previous estimates, the change(s) shall be accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors – IAS 16 Property, Plant and Equipment Par. 51).

            Perubahan terhadap pengukuran aktiva tetap menggunakan fair value accounting menyebabkan perlunya perubahan terhadap sistem informasi yang digunakan dalam perusahaan. Dalam hal penerapan fair value accounting di Pertamina sebagai konvergensi IFRS, langkah awal yang dilakukan Pertamina adalah melakukan perubahan sistem informasi (business process reengineering) dari SAP (system analysis and program development) menjadi MySAP. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan sistem informasi yang dimiliki Pertamina saat ini yang berbasis PSAK dengan IFRS. Perubahan sistem informasi untuk menyesuaikan bisnis proses yang sesuai dengan IFRS ini memerlukan proses yang cukup panjang. Proses perubahan sistem informasi ini dimulai pada tahun 2010 dan diharapkan selesai 2011 sehingga dapat digunakan pada awal tahun 2012 sebagai sistem informasi yang yang mendukung bisnis proses yang sesuai dengan IFRS.


2.c Kesimpulan

            Konvergensi IFRS menimbulkan banyak dampak dalam penyusunan laporan keuangan baik dalam nama laporan keuangan sampai pada konsep pengukuran akun-akun yang ada dalam laporan keuangan. Perubahan pengukuran menjadi pengukuran berbasis nilai wajar (fair value accounting) memerlukan pemahaman yang baik dari manajemen tentang konsep fair value accounting sehingga dapat memilih kebijakan akuntansi dan keputusan bisnis yang tepat. Dalam artikel ini perubahan pengukuran berbasis nilai wajar (fair value accounting) yang merupakan dampak dari konvergensi IFRS dilakukan perubahan pula terhadap sistem informasi (business process reengineering) yang berlangsung di Pertamina agar sesuai dan mendukung konvergensi terhadap IFRS.

Sumber :

www.iaiglobal.or.id

Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 14 No.2, Juli 2009

AKUNTANSI INTERNASIONAL (TUGAS SOFTSKILL 1 )

Nama  : Tiara Emalia

Kelas   : 4EB 18

NPM   : 26210884

1. Adopsi Pola PSAK di Indonesia

1.a Pembahasan

1.a.1  Pemahaman PSAK

            Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).  Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

            Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup konvensi, peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (standard setting body) pada saat tertentu.
Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa   Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan buku petunjuk tentang akuntansi yang berisi konvensi atau kesepakatan, peraturan dan prosedur yang telah disahkan oleh suatu lembaga atau institut resmi.  Dengan kata lain Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)merupakan sebuah peraturan tentang prosedur akuntansi yang telah disepakati dan telah disahkan oleh sebuah lembaga atau institut resmi.
            Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh lembaga Ikatan Akuntan Indonesia selalu mengacu pada teori-teori yang berlaku dan memberikan tafsiran dan penalaran yang telah mendalam dalam hal praktek terutama dalam pembuatan laporan keuangan dalam memperolah informasi yang akurat sehubungan data ekonomi.

            Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa  Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengacu pada penafsiran dan penalaran teori-teori yang “berlaku” dalam hal praktek “pembuatan laporan keuangan” guna memperoleh inforamsi tentang kondisi ekonomi.
            Pemahaman di atas memberikan gambaran bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi “tata cara penyusunan laporan keuangan” yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung.
            Hal ini menyebabkan tidak menutup kemungkinan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dapat mengalami perubahan/penyesuaian dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan kebutuhan informasi ekonomi.

            Dari keseluruhan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga IAI yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institut resmi.

            Sebagai suatu pedoman, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bukan merupakan suatu kemutlakan bagi setiap perusahasan dalam membuat laporann keuangan.  Namun paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua dat ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan megevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.

1.a.2  Pemahaman Standardisasi

Standardisasi adalah proses pembentukan standar teknis , yang bisa menjadi standar spesifikasi , standar cara uji , standar definisi , prosedur standar (atau praktik). Istilah standarisasi berasal dari kata standar yang berarti satuan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembanding kuantita, kualita, nilai, hasil karya yang ada. Dalam arti yang lebih luas maka standar meliputi spesifikasi baik produk, bahan maupun proses. Tidak boleh tidak standar harus atau sedapat mungkin diikuti agar supaya kegiatan maupun hasilnya boleh dikatakan dapat diterima umum oleh penggunaan standar atau ukuran ini adalah hasil kerja sama pihak-pihak yang berkepentingan dalam industry dimana perusahaan itu berada

1.a.3 Pemahaman Harmonisasi

            Harmonisasi adalah upaya dalam mencari keselarasan. Pengertian harmonisasi dalam akuntansi adalah suatu proses untuk meningkatkan komparabilitas atau kesesuaian praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Secara sederhana pengertian harmonisasi standar akuntansi dapat diartikan bahwa suatu negara tidak mengikuti sepenuhnya standar yang berlaku secara internasional. Negara tersebut hanya membuat agar standar akuntansi yang mereka miliki tidak bertentangan dengan standar akuntansi internasional.

Keuntungan Harmonisasi Internasional:

1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan.

2. Investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik portofolio akan lebih beragam dan risiko keuangan berkurang.

3. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi.

4. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi. Standar akuntansi internasional memiliki sifat lebih fleksibel dan terbuka.

1.a.4  Pemahaman Konvergensi

Konvergensi adalah dua benda atau lebih bertemu/bersatu di suatu titik, pemusatan pandangan mata ke suatu tempat yang amat dekat. Istilah konvergensi ini bisa dipadukan dengan kata-kata lainnya, misalnya dalam konteks ini adalah IFRS. Sehingga, konvergensi ke IFRS berarti penggabungan atau pengintegrasian Standar, Interpretasi & Kerangka Kerja dlm rangka Penyusunan & Penyajian Laporan Keuangan yang diadopsi dari IFRS  yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Istilah konvergensi secara umum juga merujuk pada kaitannya dengan perkembangan Akuntansi yang ada diindonesia.

1.b  Ruang Lingkup

PT Garuda Indonesia (Persero) berdiri berawal pada saat perang tahun 1940-an. Pada waktu itu maskapai ini dikenal sebagai "Garuda Indonesian Airways." Adapun proses penyusunan Laporan Keuangan PT. Garuda Airlines (GA) adalahdengan pengumpulan data dari cabang-cabang GA yang tersebar di dalam dan luar negri. Karena GA merupakan perusahaan milik negara, saham dan modal pada GA merupakan milik pemerintah, sehingga Laporan Keuangan yang dibuat oleh GA dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Menteri BUMN dan menteri Keuangan.

Alasan awal PT. Garuda Airlines (GA) karena melakukan pola IFRS adalah tidak adanya ketentuan dalam PSAK yang mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk jasa penerbangan, sehingga pihak GA merasa perlu menjadikan IFRS sebagai pedoman dalam membuat laporan keuangan karena pada IFRS terdapat chapteryang mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk jasa penerbangan. Dengan adanya chapter tersebut, GA merasa lebih mudah dalam membuat laporan keuangan karena ada pedoman yang jelas.

Adapun dalam pembuatan laporan keuangan PT. Garuda Airlines (GA) tidak mengadopsi secara keseluruhan pada pola IFRS. Misalnya dalam pembuattan laporan rekonsiliasi, di GA tidak mencantumkan adanya rekonsiliasi. Hal itu dikarenakan  pola PSAK sudah menyantumkan perlakuan akuntansi untuk item tersebut sehingga pihak GA merasa tidak perlu lagi menyantumkan rekonsiliasi tersebut.

Hal lain dalam pembuatan laporan konsilidasi pihak GA masih menggunakan PSAK No. 4 yaitu penggabungan laporan entitas terkait dan seluruh transaksi antar entitas, saldo, penghasilan dan beban eliminasi pada saat eliminasi.

1.c  Kesimpulan

Kesimpulan dari review yang telah dibuat bahwa konsep yang digunakan PT. Garuda Airlines (GA) Indonesia dalam pola IFRS adalah konsep yang mengacu kepada IFRS, dimana GA tetap menggunakan PSAK sebagai pedoman utama penyusunan laporan keuangan dan menggunakan IFRS sebagai pedoman alternatif apabila ada rules yang tidak diatur pada PSAK, terutama perlakuan akuntansi untuk jasa penerbangan.

Demikian review ini saya buat semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Sumber  :

http://akuntan76.blogspot.com/2013/04/pengertian-standar-akuntansi-keuangan.html

Anjasmoro, Mega. 2010. ““Adopsi International Financial Report Standard: “Kebutuhan atau Paksaan?” Studi Kasus Pada PT. Garuda Airlines Indonesia”” Skripsi yang dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro

TUGAS 4 ETIKA PROFESI AKUNTANSI

Nama   : Tiara Emalia

NPM   : 26210884

Kelas   : 4EB 18

TUGAS ETIKA PROFESI AKUNTANSI

 1.      Jelaskan bagaimana audit  social independen dan mekanisme perlindungan formal dapat mendorong perilaku etis ?

Jawab :

Auditor Independen atau Akuntan Publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang go public, perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). http://id.wikipedia.org/wiki/Auditor#Jenis_Auditor

            Mekanisme Perlindungan Formal

            Organisasi disarankan menyediakan mekanisme formal untuk melindungi karyawan yang mengalami dilema etis agar mereka dapat melakukan hal yang benar tanpa merasakan takut akan dipermalukan di depan umum.

http://fatrarivalda.blogspot.com/2011/07/education_14.html

  2.      Jelaskan tahapan pengembangan moral Lawrence Kohlberg ?

            Jawab :

Dalam penelitiannya Lawrence Kohlberg berhasil memperlihatkan 6 tahap dalam seluruh proses berkembangnya pertimbangan moral anak dan orang muda. Keenam tipe ideal itu diperoleh dengan mengubah tiga tahap Piaget/Dewey dan menjadikannya tiga “tingkat” yang masing-masing dibagi lagi atas 2 “tahap”. ketiga “tingkat” itu adalah tingkat prakonvensional,konvensional dan pasca-konvensional.

Tahap prakonvensional sering kali berperilaku “baik” dan tanggap terhadap label-label budaya mengenai baik dan buruk, namun ia menafsirkan semua label ini dari segi fisiknya (hukuman, ganjaran kebaikan) atau dari segi kekuatan fisik mereka yang mengadakan peraturan dan menyebut label tentang yang baik dan yang buruk. Tingkat ini biasanya ada pada anak-anak yang berusia empat hingga sepuluh tahun.

Tingkat kedua atau tingkat konvensional juga dapat digambarkan sebagai tingkat konformis, meskipun istilah itu mungkin terlalu sempit. Pada tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok atau bangsa, dan dipandangnya sebagai hal yang bernilai dalam dirinya, tanpa mengindahkan akibat yang segera dan nyata. Individu tidak hanya berupaya menyesuaikan diri dengan tatanan sosialnya, tetapi juga untuk mempertahankan, mendukung dan membenarkan tatanan sosial itu.

Tingkat pasca-konvensional dicirikan oleh dorongan utama menuju ke prinsip-prinsip moral otonom, mandiri, yang memiliki validitas dan penerapan, terlepas dari otoritas kelompok-kelompok atau pribadi-pribadi yang memegangnya dan terlepas pula dari identifikasi si individu dengan pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tersebut. Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip-prinsip itu.

            Pada tingkat prakonvensional kita menemukan:

Tahap I

Orientasi hukuman dan kepatuhan: Orientasi pada hukuman dan rasa hormat yang tak dipersoalkan terhadap kekuasan yang lebih tinggi. Akibat fisik tindakan, terlepas arti atau nilai manusiawinya, menentukan sifat baik dan sifat buruk dari tindakan ini.

Tahap 2

Orientasi relativis-intrumental: Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang secara instrumental memuaskan kebutuhan individu sendiri dan kadang-kadang kebutuhan orang lain. Hubungan antarmanusia dipandang seperti hubungan di tempat umum. Terdapat unsur-unsur kewajaran, timbal-balik, dan persamaan pembagian, akan tetapi semuanya itu selalu ditafsirkan secara fisis pragmatis, timbal-balik adalah soal ”Jika anda menggaruk punggungku, nanti aku akan menggaruk punggungmu”, dan ini bukan soal kesetiaan, rasa terima kasih atau keadilan.

Pada tingkat konvensional kita menemukan:

Tahap 3

Orientasi kesepakatan antara pribadi atau Orientasi ”Anak manis”: Orientasi ”anak manis”. Perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan atau membantu orang lain, dan yang disetujui oleh mereka. Terdapat banyak konformitas dengan gambaran-gambaran stereotip mengenai apa yang diangap tingkah laku mayoritas atau tingkah laku yang ’wajar’. Perilaku kerap kali dinilai menurut niat, ungkapan ”ia bermaksud baik” untuk pertama kalinya menjadi penting dan digunakan secara berlebih-lebihan. Orang mencari persetujuan dengan berperilaku ”baik”.

Tahap 4

Orientasi hukum dan ketertiban: Orientasi kepada otoritas, peraturan yang pasti dan pemeliharaan tata aturan sosial. Perbuatan yang benar adalah menjalankan tugas, memperlihatkan rasa hormat terhadap otoritas, dan pemeliharaan tata aturan sosial tertentu demi tata aturan itu sendiri. Orang mendapatan rasa hormat dengan berperilaku menurut kewajibannya.

Pada tingkat pasca-konvensional kita melihat:

Tahap 5

Orientasi kontrak sosial legalistis: Suatu orientasi kontrak sosial, umumnya bernada dasar legalistis dan utilitarian. Perbuatan yang benar cenderung didefinisikan dari segi hak-hak bersama dan ukuran-ukuran yang telah diuji secara kritis dan disepakati oleh seluruh masyarakat. Terdapat suatu kesadaran yang jelas mengenai relativisme nilai-nilai dan pendapat-pedapat pribadi serta suatu tekanan pada prosedur yang sesuai untuk mencapai kesepakatan. terlepas dari apa yang disepakati secara konstitusional dan demokratis, yang benar dan yang salah merupakan soal ”nilai” dan ”pendapat” pribadi. hasilnya adalah suatu tekanan atas ”sudut pandangan legal”, tetapi dengan menggarisbawahi kemungkinan perubahan hukum berdasarkan pertimbangan rasional mengenai kegunaan sodial dan bukan membuatnya beku dalam kerangka ”hukum dan ketertiban” seperti pada gaya tahap 4. Di luar bidang legal, persetujuan dan kontrak bebas merupakan unsur-unsur pengikat unsur-unsur kewajiban. Inilah moralitas ”resmi” pemerintahan Amerika Serikat dan mendapatkan dasar alasannya dalam pemikiran para penyusun Undang-Undang.

Tahap 6

Orientasi Prinsip Etika Universal: Orientasi pada keputusan suara hati dan pada prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri, yang mengacu pada pemaham logis, menyeluruh, universalitas dan konsistensi. Prinsip-prinsip ini bersifat abstrak dan etis (kaidah emas, kategoris imperatif). Prinsip-prinsip itu adalah prinsip-prinsip universal mengenai keadilan, timbal-balik, dan persamaan hak asasi manusia, serta rasa hormat terhadap martabat manusia sebai person individual.

http://alifiaz.blogspot.com/2013/04/perkembangan-moral-menurut-lawrence.html

  3.      Jelaskan pendekatan “Wortel dan Tongkat atau “ The Carrot and Stick Concept” ?

Jawab :

Pendekatan Wortel dan Tongkat

Teori wortel dan tongkat tentang motivasi (seperti teori fisika Newton) berlaku dengan baik di bawah situasi tertentu. Alat pemuas kebutuhan psikologi manusia dan dalam batas tertentu kebutuhan keamanan dapat disediakan atau tidak diberikan oleh manajemen. Pekerjaan itu juga merupakan alat demikian juga uaph kerja, kondisi kerja dan keuntungan. Dengan alat-alat tersebut individu dapat dikendalikan selama dia berusaha untuk mencari nafkah.

Tetapi teori wortel dan tongkat tidak berlaku sekaligus jika seseorang telah mencapai level penghidupan yang cukup dan termotivasi akan kebutuhan pada level yang lebih tinggi. Manajemen tidak dapat menyedia kanrasa hormat pada diri untuk seseorang, atau rasa hormat dari kelompoknya atau pemuasan kebutuhan akan pemenuhan diri. Ini dapat menciptakan suatu kondisi dimana dia didorong untuk mencari pemuasan bagi dirinya sendiri atau ini dapat menghalanginya dengan gagalnya terciptanya kondisi itu.

http://masroed.wordpress.com/2011/09/09/sisi-perusahaan-dari-manusia/

  4.      Carilah beberapa contoh perilaku tidak etis minimal 5 ?

Jawab :

1)     Menggunakan perangkat komputer untuk membuat kesaksian palsu.

2)     Menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum dibayar. 

3)     Menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorasi 

4)     Mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kita sendiri atau orang lain 

5)     Tidak memikirkan akibat sosial dari program yang kita tulis. 

6)     Tidak menggunakan komputer dengan cara yang menunjukan tenggang rasa.

http://ilmupengetahuan-aulia.blogspot.com/2011/11/2-contoh-perbuatan-yang-tidak-etis.html

  5.      Apa yang dimaksud dengan :

a.       Penyimpang ditempat kerja

b.      Penyimpang hak milik

c.       Penyimpang politik

d.      Penyimpang produksi

Jawab ;

a.      Penyimpangan di tempat kerja

Penyimpangan di tempat kerja adalah perilaku tidak etis yang melanggar norma-norma organisasi mengenai benar atau salah. Terdapat 4 jenis penyimpangan di tempat kerja, antara lain:

b.      Penyimpangan produksi

Perilaku tidak etis dengan merusak mutu dan jumlah hasil produksi. Misalnya: pulang lebih awal, beristirahat lebih lama, sengaja bekerja lamban, sengaja membuang-buang sumber daya.

c.       Penyimpangan hak milik

Perilaku tidak etis terhadap harta milik perusahaan. Misalnya: menyabot, mencuri atau merusak peralatan, mengenakan tarif jasa yang lebih tinggi dan mengambil  kelebihannya, menipu jumlah jam kerja, mencuri dari perusahaan lain.

d.       Penyimpangan politik

Yaitu menggunakan pengaruh seseorang untuk merugikan orang lain dalam perusahaan. Misalnya: mengambil keputusan berdasarkan pilih kasih dan bukan kinerja, menyebarkan kabar burung tentang rekan kerja, menuduh orang lain atas kesalahan yang tidak dibuat.

http://blog.stie-mce.ac.id/rina/2011/11/14/etika-manajerial/